Amien Rais untuk Pembelajaran Hukum
oleh : Satjipto Rahardjo

Prof Amien Rais telah memberikan tambahan pencerahan kepada kita bahwa mengusahakan budi pekerti luhur adalah bagian sangat penting dalam membangun negara hukum yang menyejahterakan dan membahagiakan bangsanya.
Di tengah-tengah keributan tentang apa yang dinamakan dengan aliran dana dari Departemen Perikanan dan Kelautan kepada sejumlah pihak, Prof Amien Rais secara terbuka mengaku bahwa dirinya termasuk yang menerima aliran dana nonbudgeter tersebut (Kompas, 16 Mei 2007).
Kejadian yang tidak lazim tersebut sangat menarik untuk dibicarakan dan dapat dibicarakan dari berbagai sudut. Artikel ini membahasnya dalam kaitan dengan hukum untuk menemukan pembelajaran apa yang kita dapat. Kita berharap boleh mendapatkan pencerahan dari situ.
Hukum itu bukan "Rinso yang bisa mencuci sendiri", melainkan membutuhkan mobilisasi. Tanpa mobilisasi, hukum hanya merupakan dokumen janji-janji belaka.
Kendati hukum pidana memuat Pasal 362 yang mengancam pidana terhadap pencurian, tetapi kalau polisi tidak bergerak menangkap sang pencuri, pasal itu hanya merupakan janji kosong. Inilah hakikat mobilisasi hukum.

Adresat hukum

Dalam kasus dana Departemen Kelautan dan Perikanan (DPK) juga telah terjadi mobilisasi, tetapi tak dilakukan oleh polisi dan jaksa, melainkan oleh seorang adresat hukum, yaitu seorang warga negara, bernama Amien Rais. Di sini, pengetahuan kita diperkaya, bahwa penegak hukum bukan hanya polisi, jaksa, dan hakim, melainkan juga rakyat sendiri.

Dalam doktrin positif, orang dilarang main hakim sendiri, tetapi Amien Rais telah menjalankan apa yang dilarang oleh doktrin tersebut, dalam hal ini "menghakimi" dirinya sendiri. Untuk membedakannya dari doktrin yang berkonotasi negatif tersebut, apa yang dilakukan Amien Rais saya namakan "main hukum sendiri" (Satjipto Rahar- djo, Kompas, 1 Agustus 1975).
Sekalipun negara kita dinamakan negara hukum, tetapi pada pengamatan lebih dalam, dokumen atau teks-teks hukum itu menjadi tidak berdaya apabila manusia tidak turut campur. Maka, sesungguhnya, hukum itu adalah perilaku kita sendiri jua (Satjipto Rahardjo, Kompas, 23 September, 2002). Perilaku Amien Rais memperkuat pernyataan tersebut. Negara hukum tak akan kunjung mendatangkan ketertiban dan keamanan manakala perilaku umumnya bangsa Indonesia tidak tertib. Sebaliknya, tanpa harus menyiapkan ribuan undang-undang, apabila perilaku kita baik, dengan sedikit undang-undang pun sudah cukup.
Prof Amien Rais tanpa sadar mengajarkan kepada kita bahwa negara hukum itu akan menjadi bangunan yang berkualitas manakala manusia-manusia di dalamnya berbudi pekerti luhur. "Biarlah, kalau memang menurut hukum saya harus dipenjara, saya biar dipenjara," begitu kata profesor kita.
Kembali di sini dikutip kata-kata Taverne, "Berikan kepadaku hakim dan jaksa yang baik, maka dengan undang-undang yang burukpun saya dapat membuat putusan yang baik."
Senada dengan itu, Gerry Spence, advokat senior Amerika Serikat, mengatakan, "Sebelum menjadi ahli hukum profesional, jadilah manusia yang berbudi luhur (evolved person) lebih dulu." Kalau tidak, para ahli hukum hanya akan lebih menjadi monster daripada malaikat penolong orang susah.

Jauh lebih korup

Secara sosiologis, lingkungan memengaruhi perbuatan seseorang. Dibandingkan dengan lima puluh tahun yang lalu, lingkungan kita sekarang memang jauh lebih korup.
Namun, sebagai profesor, ia tentu akan mengatakan kepada mahasiswanya bahwa "dalam dunia akademi salah itu boleh, tetapi bohong tidak boleh." Kredo ini yang barangkali telah turut menyelamatkan Amien Rais dari atmosfer korup di sekitarnya. Karena konon dalam politik, justru bohong itulah yang boleh.
Prof Amien Rais telah memberikan tambahan pencerahan kepada kita bahwa mengusahakan budi pekerti luhur adalah bagian sangat penting dalam membangun negara hukum yang menyejahterakan dan membahagiakan bangsanya.
Mudah-mudahan contoh yang telah diberikan oleh Amien Rais akhirnya tidak dikotori oleh politisasi.

Satjipto Rahardjo Guru Besar Emeritus Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro Semarang